Vol 2 No 1 (2026): June
Articles

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan nasional

Fitri Khairunnisa
Notaris/PPAT kota Bima

Diterbitkan 2026-06-30

Kata Kunci

  • harta bersama,
  • perkawinan campuran,
  • perceraian,
  • hukum perkawinan nasional,
  • hukum perdata internasional,
  • perjanjianperkawinan
  • ...Selengkapnya
    Sembunyikan

Abstrak

This article examined the regulation of joint marital property in mixed marriages after divorce within the Indonesian national marriage law system. The study used normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials included the Marriage Law, the Citizenship Law, the Basic Agrarian Law, the Civil Code, and relevant court decisions, while secondary materials consisted of books and journal articles on family law and private international law. The study found that the concept of joint property in mixed marriages remained centered on the general regime of Article 35 of the Marriage Law, but its implementation became more complex because it intersected with differences in citizenship, jurisdiction, domicile, and restrictions on foreign ownership of land rights. The absence of a comprehensive conflict-of-laws framework often created legal uncertainty in the division of assets after divorce. The article argued that marital agreements, especially after Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, had become a strategic legal instrument for protecting the parties. Legal reform was needed to create a more coherent, fair, and adaptive system for cross-border family relations.

Referensi

  1. A. Rofiq. (2015). Hukum perdata Islam di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
  2. Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1), 179-191.
  3. Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 445-461.
  4. Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 8(2), 77-102.
  5. Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Jurnal Cendekia Hukum, 5(1), 117-130.
  6. Giddens, A. (1991). The consequences of modernity. Stanford University Press.
  7. Harahap, M. Y. (1975). Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Zahir Trading Co.
  8. Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 5(1), 10-25.
  9. Iskandar, I., Sudrajat, S. A., Putra, R. F. L., Purnama, H., Ridho, M. R., & Nurafifah, D. (2025). Analisis kritis terhadap teori hukum murni dalam perkembangan hukum kontemporer. Jurnal Hukum dan Sosial, 3(1), 1-15.
  10. Kadek Rita Listyanti, & Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. (2014). Hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. E-Jurnal Universitas Udayana, 1(1), 1-12.
  11. Nikmah, H. Y. (2014). Pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum perdata internasional. Privat Law, 6, 72-80.
  12. Nurpadilah, A. P., et al. (2019). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 1-12.
  13. Nyoman Sri Susilowati, N. S., Landra, P. T. C., & Samsithawrati, P. A. (2023). An Indonesian woman’s right towards her property in a mixed marriage in Indonesia. International Journal of Current Research, 15(1), 100-108.
  14. Permatadani, E., & Irawan, A. D. (2021). Kepemilikan tanah bagi warga negara asing ditinjau dari hukum tanah Indonesia. Khatulistiwa Law Review, 2(2), 348-358.
  15. Pratama, A. (2018). Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Jurnal Ius Constituendum, 3(1), 15-26.
  16. Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat. Perspektif Hukum, 14(2), 197-210.
  17. Taufiqurrohman, S. (2013). Legislasi hukum perkawinan di Indonesia. Fajar Interpratama.
  18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  21. Utami, P. D. Y., et al. (2022). Sistem hukum dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 189-197.
  22. Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan fiqh dan hukum positif. CV Citra Utama.
  23. Zahrotussalma, S., & Hafidzi, A. (2025). Lex loci vs lex fori dalam perceraian asing di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1619-1634.