IMPLIKASI YURIDIS STATUS DARI ANAK DARI HASIL ANAK PERKAWINAN DIBAWWAH TANGAAN ATAU NIKAH SIRI TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KELUARGA INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Status Dari Anak Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia dan Bagaimana perbedaan pengakuan terhadap anak dari nikah siri dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam terkait hak-hak perdata dan kewarisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, terkait Implikasi Yuridis Status Dari Anak Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia, Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, khususnya melalui pendekatan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait Anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia terjebak dalam dualisme hukum yang signifikan. Hukum perdata tidak mengakui pernikahan siri yang tidak tercatat, sehingga anak dianggap di luar perkawinan dengan konsekuensi terbatasnya hak waris. Sebaliknya, hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan siri secara agama dan mengakui anak berdasarkan nasab, memberikan hak waris sesuai syariat. Kendala utama dalam hukum perdata adalah kurangnya pengakuan administratif, yang berujung pada ketiadaan akta kelahiran sah dan pengakuan nasab secara negara, meskipun Putusan MK membuka peluang pembuktian yang seringkali rumit. Perbedaan mendasar ini berakar pada fokus penentu keabsahan: hukum perdata mengutamakan pencatatan negara, sementara hukum Islam menekankan pemenuhan syarat agama dan pengakuan nasab. Akibatnya, meskipun hukum Islam memberikan hak waris berdasarkan nasab, implementasinya terhambat dalam sistem hukum negara yang mengutamakan pencatatan. Dualisme filosofis ini menciptakan potensi ketidakadilan, sehingga harmonisasi hukum perdata dan Islam serta reformasi sistem pencatatan dan pengakuan anak menjadi krusial untuk perlindungan hukum yang setara.