Vol 2 No 1 (2026): June
Articles

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perjanjian pinjam nama (nominee) yang dibuat notaris (analisis putusan nomor 16/pdt.g/2013/pn.mtr)

PDF (Inggris)
  • Bq Anisa Solati Safitra,
  • M. Ikhsan Kamil,
  • Novie Afif Mauludin
Bq Anisa Solati Safitra
Fakultas Hüküm, Universitas Islam Al-Azhar
M. Ikhsan Kamil
Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar
Novie Afif Mauludin
Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Diterbitkan 2026-06-30

Kata Kunci

  • Perjanjian nominee,
  • perlindungan hukum,
  • sengketa tanah

Hak Cipta (c) 2026 Bq Anisa Solati Safitra, M. Ikhsan Kamil, Novie Afif Mauludin (Author)

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Perjanjian pinjam nama (nominee) merupakan praktik hukum yang kerap digunakan dalam kepemilikan tanah meskipun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktik ini berpotensi menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perjanjian penggunaan nama pihak lain (nominee) yang dibuat oleh notaris (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Mtr).  Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan asas nasionalitas dalam hukum agraria dan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga batal demi hukum. Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur nominee berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan etik, mengingat kewajiban notaris untuk bertindak cermat, independen, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kehati-hatian notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan.
PDF (Inggris)

Referensi

  1. Adjie, H. (2015). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU Jabatan Notaris.
  2. Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti otentik menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Lex Crimen, 6(5), 21. Ferniawan, A. E. (2023). Implikasi yuridis status kepemilikan tanah warga negara asing melalui perjanjian nominee berdasarkan konsep kepastian hukum (Tesis, Universitas
  3. Ganindra, D. D. M., & Kurniawan, F. (2017). Kriteria asas pemisahan horizontal terhadap penguasaan tanah dan bangunan. Yuridika, 32(2), 228–259.
  4. Harahap, M. Y. (2006). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Kompas Media Nusantara.
  5. Islam Sultan Agung).
  6. Kartiwi, M. (2020). Peran pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisir sengketa tanah.
  7. Maharani, P. K. P., & Primantari, A. A. A. (2025). Penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing melalui nominee berdasarkan KUH Perdata dan UUPA. Jurnal Media Akademik, 3(10), 35–46.
  8. Refika Aditama.
  9. Res Nullius Law Journal, 2(1), 40.
  10. Sholihin, M. F., & Yulianingsih, W. (2015). Kamus hukum kontemporer (Cet. 1). Sinar Grafika.
  11. Sitohang, E., & Siambaton, T. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Jurnal Hukum PATIK, 10(1), 63.
  12. Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum acara perdata. Intermasa.
  13. Sumarja, F. X. (2015). Hak atas tanah bagi orang asing: Tinjauan politik hukum dan perlindungan warga negara Indonesia. STPN Press.
  14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Wiranata, I. G. A. B. (2016). Hukum agraria Indonesia. Ubhara Press.