Vol. 2 No. 1 (2026): June
Articles

Penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo dalam upaya melindungi para pihak sebagai konsumen terkait kewajiban notaris dalam proses pembacaan akta perjanjian perikatan jual beli (ppjb)

Minawati Dewi
Universitas Islam Al azhar
M. Ikhsan Kamil
Universitas Islam Al-Azhar
Irma Istihara Zain
Universitas Islam Al-Azhar

Published 2026-06-30

Keywords

  • Notaris,
  • Akta,
  • Hukum,
  • Putusan,
  • Konsumen

Abstract

Kajian ini menganalisis penerapan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dalam kewajiban pembacaan akta oleh notaris serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak sebagai konsumen jasa notaris, dengan menitikberatkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pembacaan akta merupakan kewajiban substantif dan esensial sebagai perwujudan asas kesetiaan jabatan. Pengabaian kewajiban tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik, serta mengurangi perlindungan hukum dan hak konsumen atas informasi yang jelas dan lengkap. Putusan tersebut menegaskan bahwa pembacaan akta secara konsisten merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus indikator profesionalitas dan tanggung jawab notaris.

References

  1. BUKU
  2. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015.
  3. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
  4. Makarim, Edmon. Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
  5. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
  6. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
  7. Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
  8. Sulihandri, dan R. Sofwan Hadi. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas.
  9. Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
  10. ARTIKEL JURNAL
  11. Alfarizky, A., dkk. “Tanggung Jawab Notaris terkait Pembacaan Akta yang Hanya Dilakukan oleh Karyawan Notaris.” Deleted Journal 2, No. 3 (2025): 398–413.
  12. Elvina, M. “Implikasi Hukum terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Notaris.” Lex Renaissance 5, No. 2 (2020): 438–457.
  13. Elvina, M. “Implikasi Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-sama.” Lex Renaissance 5, No. 2 (2020): 438–
  14. 457.
  15. Halim, A. “Pentingnya Integritas dan Komitmen Notaris dalam Menjalankan Fungsinya.”
  16. Deleted Journal 22, No. 1 (2024): 144.
  17. Lubis, dkk. “Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris dari Mesir Kuno hingga Sistem Hukum Indonesia.” Law Jurnal 5, No. 1 (2024): 1–11.
  18. Ma‟ruf, U., dan Wijaya, D. “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik.” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, No. 3 (2015): 23.
  19. Mbedu, T. “Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN/Provinsi Sumatera Utara/X/2016).” Recital Review 4, No. 1 (2022): 185–217.
  20. Sahira, S. B., dkk. “Penerapan Etika dan Transparansi Notaris dalam Akta Otentik.”
  21. Nusantara Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1, No. 2 (2023).
  22. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  23. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  24. Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  25. PUTUSAN
  26. Majelis Pengawas Pusat Notaris. Putusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018.