Vol 2 No 1 (2026): June
Articles

Kajian yuridis terhadap pelanggaran isi perjanjian yang dibuat notaris dalam sengketa perdata

Andi Muhammad Momang
Universitas Islam Al-Azhar
Ainuddin Ainuddin
Universitas Islam Al-Azhar
B Farhana Kurnia Lestari
Universitas Islam Al-Azhar

Diterbitkan 2026-06-30

Kata Kunci

  • akta otentik,
  • wanprestasi,
  • sengketa perdata,
  • notaris,
  • kekuatan pembuktian

Abstrak

Artikel ini mengkaji kualifikasi yuridis pelanggaran isi perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris dalam sengketa perdata serta menganalisis kekuatan pembuktian akta otentik ketika terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan orientasi kasus melalui penelaahan KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, doktrin, serta penalaran putusan yang relevan dengan hukum perjanjian dan pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran isi perjanjian pada dasarnya merupakan persoalan pelaksanaan prestasi oleh para pihak, bukan serta-merta cacat atas akta itu sendiri. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, memenuhi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Sepanjang akta dibuat sesuai syarat formil yang ditentukan undang-undang, akta otentik tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal, dan material. Namun, apabila dalam pembuatannya terdapat pelanggaran ketentuan formil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris, akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan terancam batal. Artikel ini menegaskan bahwa akta otentik merupakan instrumen kepastian hukum, tetapi daya lindungnya sangat bergantung pada itikad baik dan kepatuhan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian

Referensi

  1. Adjie, H. (2015). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
  2. Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
  3. Asikin, Z., & Wira Pria Suhartana, M. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana.
  4. Harahap, M. Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni.
  5. Harahap, M. Y. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
  6. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  7. Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  8. Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  9. Khairandy, R. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. FH UII Press.
  10. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.
  11. Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.
  12. Patrik, P. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Mandar Maju.
  13. Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta.
  14. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.
  15. Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.
  16. Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita.
  17. Tobing, G. H. S. L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga.