Tinjauan yuridis perjanjian sewa alat makan dalam program makan bergizi gratis dari perspektif perlindungan konsumen

Abstract

Artikel ini mengkaji kualifikasi yuridis perjanjian kerjasama dan sewa alat makan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Fokus kajian diarahkan pada kontrak antara pengelola dapur MBG dan CV Berkah Dagang Nusantara yang memadukan unsur sewa menyewa, kewajiban pembelian, pengalihan risiko, dan pembatasan pengakhiran kontrak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kontrak tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontrak campuran yang berkarakter sewa beli (hire purchase), bukan sewa biasa. Model demikian pada prinsipnya sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi validitas substansialnya tetap dibatasi oleh syarat sah perjanjian, asas itikad baik, prinsip proporsionalitas, dan rezim perlindungan konsumen. Sejumlah klausula berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, terutama terkait kewajiban pembelian di akhir masa sewa, pembebanan risiko kerusakan, kemungkinan pengenaan sanksi sepihak, dan ketidakjelasan jaminan kualitas barang. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menutup ruang keberatan konsumen dapat dikualifikasi sebagai klausula terlarang dan batal demi hukum. Artikel ini menegaskan bahwa kontrak penyediaan sarana pendukung program publik tidak cukup dinilai dari formalitas persetujuan, tetapi harus diuji dari segi keadilan, transparansi, dan perlindungan pihak yang secara posisi tawar lebih lemah. Berdasarkan hal tersebut, desain kontrak MBG perlu diarahkan pada model pembagian risiko yang wajar, informasi yang terbuka, mekanisme pengakhiran yang seimbang, dan jaminan mutu barang yang dapat dipertanggungjawabkan